PROBOLINGGO – Aspirasi kenaikan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) hingga persoalan layanan kesehatan menjadi sorotan utama dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2026 Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib di Kantor DPC PKB, Jalan Mastrip, Kota Probolinggo, Sabtu (8/8/2026) pagi.
Forum tersebut dimanfaatkan warga bukan sekadar untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyuarakan kebutuhan yang dinilai membutuhkan keberpihakan pemerintah daerah. Sejumlah persoalan mulai dari kesehatan, pendidikan, penataan lingkungan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Abdul Mujib menegaskan, sektor kesehatan harus tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga dukungan kebijakan dan anggaran tidak boleh diabaikan.
Ia mengungkapkan adanya kecenderungan penurunan kualitas layanan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, DPRD Kota Probolinggo akan mendorong agar alokasi anggaran kesehatan tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Anggaran kesehatan harus tetap dijaga, bahkan kalau memungkinkan ditingkatkan. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” kata Mujib.
Selain kesehatan, sektor pendidikan turut menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi warga. Ketua DPC PKB Kota Probolinggo itu menilai pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang saling berkaitan dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sehingga keduanya perlu mendapatkan perhatian secara berimbang.
Persoalan penataan kota juga menjadi bagian dari pembahasan. Warga menginginkan lingkungan yang bersih, aman, tertib, dan nyaman, yang menurut Mujib membutuhkan kebijakan terarah serta program berkelanjutan, bukan pembangunan yang berjalan tanpa menentukan skala prioritas.
Perhatian pemerintah, lanjut dia, juga perlu menyentuh kebutuhan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Penguatan ketenteraman dan ketertiban umum dinilai harus melibatkan masyarakat karena partisipasi warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.
Mujib menyebut semangat gotong royong masih relevan untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat memperkuat berbagai program pemerintah di tingkat permukiman.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan persoalan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat. Mujib menilai tekanan ekonomi dapat berpengaruh terhadap stabilitas sosial sehingga program perlindungan sosial pemerintah harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Di tengah tantangan tersebut, ia menilai keberadaan tokoh agama dan pesantren mempunyai peran strategis. Nilai kesabaran dan keikhlasan yang diajarkan lingkungan pesantren disebut dapat menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun persoalan kehidupan sehari-hari.
Mujib menegaskan keterlibatan ulama dan pengasuh pesantren penting dalam membangun ketahanan moral masyarakat. Ia juga menyatakan arah perjuangan politiknya tetap memiliki hubungan erat dengan basis perjuangan para kiai serta lingkungan pesantren.
Dukungan terhadap pendidikan keagamaan turut menjadi aspirasi warga. Sejumlah program pemerintah, antara lain pembangunan, penyediaan komputer, listrik gratis, dan fasilitas pendidikan lainnya, dinilai perlu diperkuat agar lembaga pendidikan pesantren dapat terus berkembang.
Namun, aspirasi yang paling banyak disampaikan dalam reses tersebut berkaitan dengan kesejahteraan guru TPQ. Para pendidik meminta adanya peningkatan honor insentif sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga pengajar yang selama ini berperan dalam pembinaan keagamaan anak-anak.
Ahmad Taufik (42), perwakilan Ketua TPQ Raudlatul Islamiyah, mengatakan forum reses diharapkan mampu menjadi wadah untuk menampung berbagai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Wonoasih. Ia meminta Pemkot Probolinggo mengevaluasi kembali besaran honor yang diterima guru TPQ.
“Sebagai pejuang guru TPQ di Kota Probolinggo, kami mohon dana honor yang saat ini berjalan Rp250.000 ditingkatkan kembali menjadi Rp500.000 per guru,” ujar Ahmad Taufik.
Abdul Mujib mengatakan usulan kenaikan insentif guru TPQ menjadi salah satu aspirasi dominan dalam reses tersebut. Ia menyebut pembahasan dukungan bagi guru TPQ sebelumnya sudah masuk dalam pembahasan di tingkat komisi DPRD, dengan angka yang muncul sekitar Rp400.000 per guru setiap bulan. “Insya Allah akan terus kami kawal. Harapannya, anggaran yang dipatok Rp400.000 itu bisa diperjuangkan menjadi Rp500.000 sehingga ada rasa keadilan bagi para guru TPQ,” tegas Mujib. (Id/jex).
Tinggalkan Balasan