MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur di wilayah utara. Setelah meresmikan jembatan penghubung di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Pemkab Madiun kini menyiapkan anggaran lebih dari Rp 2 miliar untuk rekonstruksi jalan menuju desa tersebut.
Berdasarkan data pengadaan pemerintah yang tercantum dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat dua paket pekerjaan yang telah disiapkan. Paket pertama adalah rekonstruksi ruas jalan dari Desa Sumbersari menuju Dusun Mbruwok, Desa Klumutan, dengan nilai anggaran sekitar Rp 1,2 miliar.
Sementara paket kedua berada pada ruas jalan Desa Sidorejo menuju Desa Klumutan dengan nilai anggaran sekitar Rp 820 juta. Kedua proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat setempat.
Namun, hingga pertengahan Juni 2026, pengerjaan fisik di lapangan belum juga dimulai. Kondisi ini dipicu oleh kelangkaan aspal yang terjadi sejak April lalu dan berdampak pada proses pengadaan material di berbagai daerah.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun, Astutik Diah Ningsih, menjelaskan bahwa seluruh tahapan perencanaan sebenarnya telah selesai. Akan tetapi, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih menunggu kepastian harga material di pasaran yang saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan.
“Untuk perencanaan kami sudah selesai, hanya untuk menentukan HPS kami masih menunggu ketetapan harga saat ini karena harga pasar kondisinya melebihi harga satuan pemkab,” ujar Astutik, Jumat (12/6/2026).
Selain persoalan harga, kelangkaan pasokan aspal dari produsen menjadi hambatan utama pelaksanaan proyek. Bahkan, upaya pengadaan yang dilakukan DPUPR dalam beberapa bulan terakhir dilaporkan mengalami kegagalan karena material utama tersebut tidak tersedia.
“Sejak April untuk aspalnya masih kosong, sehingga dua kali kami pengadaan di bulan kemarin gagal terus,” katanya.
Padahal, DPUPR Kabupaten Madiun menargetkan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2026 mencapai 73,66 persen atau sekitar 756,887 kilometer dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.027,513 kilometer.
Meski demikian, Pemkab Madiun tetap optimistis pekerjaan dapat segera dilaksanakan apabila pasokan aspal kembali tersedia. DPUPR menargetkan proses konstruksi sudah mulai berjalan paling lambat pada Juli 2026.
“Target kami paling lambat bulan Juli sudah mulai pelaksanaan. Saat ini kami terus memantau, jika ada barang tersedia dari produsen langsung kami lakukan pengadaan untuk mengejar progres,” pungkas Astutik.
Masyarakat Desa Klumutan berharap pembangunan jalan tersebut segera terealisasi. Pasalnya, setelah hadirnya jembatan baru, kondisi jalan yang memadai menjadi faktor penting untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut.
Tinggalkan Balasan