DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa sawit dengan mendorong stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) yang belakangan mengalami penurunan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara DPRD Babel dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Belitung yang membahas dinamika kebijakan perdagangan dan ekspor crude palm oil (CPO) yang berdampak pada harga sawit serta perekonomian masyarakat. Pertemuan berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (2/6/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah tindak lanjut untuk merespons aspirasi petani yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Salah satu langkah yang didorong DPRD yakni meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) kembali membeli TBS petani sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam rapat bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Babel pada 7 Mei 2026.
“Kami mengacu pada hasil rapat di kementerian yang dipimpin Wakil Menteri pada 29 Mei lalu. DPRD meminta seluruh PKS menjalankan kesepakatan harga yang telah dibahas bersama pemerintah daerah,” kata Didit.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 sebagai dasar pengawasan tata niaga sawit di daerah.
Dalam audiensi tersebut, turut mencuat dugaan ketidaksesuaian timbangan yang dinilai merugikan petani. DPRD meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti agar tercipta transparansi dan keadilan dalam transaksi pembelian hasil panen.
“Jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, tentu akan ditindak sesuai kewenangan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Didit menilai kondisi petani sawit saat ini cukup berat akibat tingginya biaya produksi, terutama untuk kebutuhan pupuk. Menurutnya, harga TBS yang ideal berada di kisaran Rp2.700 per kilogram, sedangkan harga yang diterima petani saat ini masih berada di sekitar Rp2.100 per kilogram.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Harga sawit yang terus turun berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Babel berencana menemui Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian guna menyampaikan langsung aspirasi petani serta mendorong solusi konkret untuk menjaga stabilitas harga sawit di Bangka Belitung.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi petani sawit sekaligus menjaga roda perekonomian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit.
Tinggalkan Balasan